I. PROGRAM PARTAI GOLKAR MENYONGSONG 2014
(Nov-2009) Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie
> memberikan target pada kader partainya untuk merekrut kader baru. Pengurus Golkar di daerah harus segera melakukan kaderisasi sampai tingkat desa. “Targetnya, setiap desa kita harus bisa merekrut 125 kader, minimal 100 kader,"
> bila hal itu berjalan dengan baik, Golkar baru secara nasional akan mencapai 10 juta orang. "Kalau saja satu kader bisa menarik tiga orang, total pemilih Partai Golkar pada Pemilu mendatang 40 juta pemilih.”
(Jan-2010) Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie
> menyerukan warga partainya untuk segera menggalakkan kaderisasi. Golkar kedepan mematok sistem kaderisasi yang menjangkau sampai lapisan bawah yaitu sampai tingkat desa. "Siap rekrut minimal 100 kader tiap desa,"
(Jan-2011) Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga
"Kaderisasi dan kelompok kader (pokkar) di tingkat desa merupakan ujung tombak partai dalam upaya merebut kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2014 mendatang,"
> Theo menyerukan rekrutmen 75-150 kader per desa. Dia berharap, konsolidasi organisasi bisa semakin mantap untuk menopang sistem kaderisasi dan pembentukan pokkar di tingkat desa yang akan dilakukan pada medio 2011-2012.
> Menurut Theo, gerakan kaderisasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2011 dengan target 75 sampai 150 orang di setiap desa. Kalau Indonesia mempunyai 80 ribu desa, maka diharapkan ada 8-12 juta kader baru yang direkrut Partai Golkar dari seluruh desa di Indonesia.
(Mei-2011) Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung.
“Setelah tahun 2010 tahun konsolidasi partai, pada tahun ini kami masuk sebagai tahun sukses kaderisasi. Kami membangkitkan kembali kader penggerak teritorial desa atau karakterdes. Kader adalah kekuatan inti dan kekuatan penggerak dari partai,”
> Kaderisasi digeber untuk menghadapi agenda politik yang puncaknya pada Pemilu 2014. Partai Golkar bertekad menjadi pemenang pemilu legislastif dengan target suara 30% dan otomatis dijadikan modal untuk pencalonan presiden. “Kami punya keinginan setiap desa ada 100 kader golkar baru dan lama yang diaktifkan kembali). Target nasional ada 10 juta kader,”
(Jul-2011) Sekretaris Steering Comite Karakterdes Golkar, Afrizal,
> penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Karekterdes ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus. “Pertama terbangunnya semangat dan komitmen seluruh jajaran partai ditingkat kelurahan untuk menyukseskan gerakan kaderisasi partai Golkar secara nasional, Kedua tercapainya target 10.000.000 kader dan 10.000.000 kartu tanda anggota partai Golkar (KTAPG) secara nasional dan 100 kader dan 100 kartu tanda anggota partai Golkar ditingkat desa,”
II. KETIKA BOS BESAR TAK LAGI SUPERKAYA
> Total harta kekayaan Aburizal Bakrie (2011) berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2010 lalu. Artinya, sejak terpental dari orbit kekuasaan dan menjadi ketua umum Partai Golkar, Ical semakin jatuh miskin.
> Majalah Forbes (23-Nov-2011) dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia 2011, peringkat Ical melorot ke posisi 30, dengan nilai kekayaan US$ 890 juta atau tidak sampai Rp 10 triliun.
> Sebagai perbandingan, tahun lalu Ical masih menduduki peringkat ke-10 dengan kekayaan US$ 2,1 miliar. artinya nilai kekayaan Ical berkurang hingga US$ 1,2 miliar.
> Drastisnya penurunan nilai kekayaan Ical, disebutkan karena penjualan signifikan saham perusahaan tambang batubara Bumi Resources di Kalimantan, untuk membayar berbagai utang dan kewajiban pajak Group Bakrie yang sudah jatuh tempo.
> Merosotnya kekayaan Ical juga karena Ical harus merogoh kocek hingga Rp 9 triliun untuk pemberesan pembayaran ganti rugi warga akibat semburan lumpur Lapindo.
> Sumber matanews.com menyebutkan, “Ical sebagai ikon di Group Bakrie, juga tidak seleluasa ketika menjabat menteri di kabinet SBY untuk mendapatkan proyek. Jadi wajar uangnya makin berkurang, apalagi belakangan banyak dihabiskan untuk belanja politik sebagai investasi kekuasaan. Jadi bagi Ical now or never. Kalau tidak berkuasa, bisa habislah dia,”
III. TIGA USULAN DANA ASPIRASI PARTAI GOLKAR
(1) Usulan Partai Golkar: Dana Aspirasi
Adalah: setiap anggota DPR dapat plafon Rp 15 miliar untuk mengajukan proyek di dapil masing-masing. Proyek dana aspirasi ini (jika sukses) akan menyedot APBN sebesar Rp 8,4 triliun / tahun
Ketua Banggar DPR-RI, Harry Azhar Azis mengatakan, gagasan menyediakan dana aspirasi itu dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan pembangunan daerah dan menunjukkan kinerja anggota DPR dalam memenuhi kebutuhan penduduk di daerah pemilihan masing-masing.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mekanismenya dimulai dari usulan pemerintah daerah yang ditujukan kepada anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan. lalu masuk ke Banggar DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. selanjutnya dimasukkan ke dalam pos belanja pemerintah pusat yang kemudian diperbantukan ke satker pemda.
* Ngototnya Golkar mengusulkan Dana Aspirasi
Anggota Fraksi Partai Golkar Boby Aditya Rizaldi (menanggapi penilaian bahwa ide dana aspirasi melanggar aturan) mengatakan, tidak selayaknya anggota DPR dalam menggagas sebuah rencana hanya melihat dari aspek perundang-undangan. "UUD saja bisa kita ubah kok, apalagi UU. Yang penting substansinya diterima,"
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuding para penentang usulan dana aspirasi itu adalah orang-orang yang dibekingi mafia anggaran.
Ketua Banggar Harry Azhar Aziz, mengancam memacetkan (deadlock) APBN 2011 jika pemerintah menolak usulan dana aspirasi dapil anggota DPR.
* Ketika usulan Dana Aspirasi ini ditentang hingga kandas
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, “Kalau fraksi lain tidak ada yang setuju pada usulan dana aspirasi, Golkar tetap legowo jika usulan itu dihapuskan,” selanjutnya Golkar akan mengusulkan anggaran stimulus untuk pembangunan desa sebesar Rp 1 miliar per desa.
(2) Usulan Partai Golkar berikutnya: Dana Desa
Adalah: setiap desa mendapatkan alokasi dana Rp 1 miliar. Proyek dana aspirasi ini (jika sukses) akan menyedot APBN sebesar Rp 73,9 triliun / tahun
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso,Usulan dana pembangunan desa ini mekanismenya sama (dengan dana aspirasi) yakni usulan program pembangunan di desa yang dibiayai dari APBN
* Ngototnya Golkar mengusulkan Dana Desa
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, usulan Golkar soal dana pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa akan didorong sampai berhasil. "Kalau usulan dana pembangunan desa ini ditolak, Golkar akan maju terus,"
Ketua Banggar Harry Azhar Aziz, "Pihak yang menentang terhadap ide ini berarti secara tidak langsung sama saja menolak kesejahteraan rakyat dan cenderung berpikirnya sentralistik,"
( usulan Dana Desa ini kembali ditentang hingga kandas, lalu )
(3) Usulan Partai Golkar lainnya: Dana Infrastruktur
(disampaikan dalam pandangan fraksi dalam rapat paripurna di DPR)
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Mahyudin, usulan tersebut sebagai tindaklanjut atas minimnya ketersediaan dan infrastruktur serta tidak meratanya infrastruktur di daerah.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, pengajuan dana infrastruktur berbasis dapil bukan lagi melalui lobi di pusat. Tapi dapil di seluruh daerah di Indonesia.
http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/18113/dana-infrastruktur-golkar-langsung-ditolak-pks
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, pengajuan dana infrastruktur berbasis dapil bukan lagi melalui lobi di pusat. Tapi dapil di seluruh daerah di Indonesia.
http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/18113/dana-infrastruktur-golkar-langsung-ditolak-pks
Dalam dana infrastruktur, plafon tak dicantumkan karena akan dinegosiasiakan dengan pemerintah. Intinya, dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur di masing-masing dapil anggota DPR-RI.
* Pendapat kalangan masyarakat
ICW, TII, IBC dan LSM lainnya, Golkar dinilai hanya mencari sensasi dan popularitas saja. Dana Aspirasi ini dikemas seolah-olah demi kepentingan masyarakat, padahal jelas ada kepentingan DPR. Ketika dana ini didistribusikan, akan sulit dikontrol. Ini adalah pola pembajakan DPR yang mau populis, tapi menggunakan dana APBN
Sekjen Fitra, Yuna Farhan, Dana desa adalah usulan yang menyesatkan dan mengelabui publik. Usul Golkar itu hanya untuk menarik simpati publik. Proyek ini tak akan menyelesaikan persoalan ketimpangan anggaran di daerah, bahkan justru bisa memperbesar. Sebab, kebutuhan masyarakat di Jawa dan di luar Jawa berbeda.
Wakil Ketua DPR, Anis Matta, Saat ini, 306 kursi di antara total 560 kursi DPR terdistribusi di Pulau Jawa. Bahkan, 39 dapil di antara 76 dapil se-Indonesia pada Pemilu 2009 terdapat di Pulau Jawa. Bila program berbasis dapil itu direalisasikan melalui setiap anggota dewan, dikhawatirkan justru terjadi bias pembangunan. ''Sekitar 50-60% sumber daya akan tetap berputar di Pulau Jawa. Padahal, infrastruktur di Pulau Jawa ini sudah lebih bagus daripada luar Jawa,''
Pembajakan eksekutif, popularitas hingga ‘bailout’ kampanye
* DPR memiliki fungsi anggaran, jika tujuannya untuk akselerasi pembangunan, DPR dapat memaksimalkan fungsi anggaran ini tanpa ‘membajak’ fungsi dan kewenangan eksekutif
* ketika para legislator diberi kesempatan untuk ‘menyalurkan proposal proyek’, maka mereka akan dianggap ‘berjasa’ dalam memperjuangkan aspirasi. Otomatis popularitas mereka akan meningkat, padahal sarana yang didompleng untuk itu adalah uang rakyat (dana APBN).
* pengamat lain bahkan menyebutkan bahwa tujuan akhir dari berbagai macam proyek aspirasi ini adalah untuk mempertahankan status quo ‘incumbent’ anggota DPR di tiap dapilnya
IV. KESIMPULAN
* Dalam rangka menyongsong pemilu 2014, Partai Golkar menjalankan program Karakterdes, yang intinya adalah menargetkan pada setiap kadernya untuk dapat merangkul 100 kader baru di setiap desa di seluruh Indonesia
> tujuan akhir dari program ini adalah target meraih 30% suara dalam pemilu 2014 agar Partai Golkar dapat mencalonkan kadernya sendiri sebagai Capres
>> apa yang dibutuhkan oleh rakyat di pedesaan? Tentunya adalah pembangunan. Maka untuk meraih simpati rakyat di pedesaan, mau tak mau (kader) Partai Golkar harus dapat mencitrakan dirinya sebagai kader pembangun desa / daerah. Apa yang diperlukan? Tentunya adalah dana
* Secara kebetulan, pundi-pundi sang Ketua Umum Partai Golkar semakin menipis alias tak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya (terutama tahun 2008 saat Ical dinobatkan sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara oleh majalah Forbes)
> penyebabnya tak lain karena berbagai utang perusahaan dan utang pajak perusahaan yang jatuh tempo, bayar ganti rugi rakyat korban semburan lumpur Lapindo dan juga untuk mendanai ‘investasi politik’. Bahkan ada yang menyebutkan, bagi Ical, pemilu 2014 nanti itu adalah ‘now or never’, berkuasa atau “habis”
>> untuk menyukseskannya tentu harus “all out”, tidak bisa tidak. Namun bagaimana ketika kondisi “dompet” justru tidak bersahabat? Bagaimana cara mensiasatinya?
* tahun 2010 lalu, setidaknya ada tiga jenis usulan dana berbasis aspirasi yang dicanangkan oleh Partai Golkar dengan cara yang ngotot. Bagaimana tanggapan para pengamat atas hal itu?
> dana aspirasi: ada yang beranggapan bahwa itu adalah cara partai Golkar untuk “berkampanye” dengan “menumpang” pada dana APBN. Jelas jika proyek dana aspirasi sampai terlaksana, yang paling diuntungkan adalah partai besar (sebagai gambaran, Golkar akan mendapat Rp 15 miliar X 107 = Rp 1,605 triliun). dan dengan berbekal pengalaman selama 47 tahun (dari sejak Sekber Golkar didirikan pada tahun 1964), tentunya Golkar akan memiliki keunggulan dibanding Partai besar lainnya dalam “mengolah” dana sebesar itu untuk “disesuaikan” dengan kepentingannya)
> dana desa: menjadi sangat pas dengan program Karakterdes yang dicanangkan oleh Partai Golkar. Tinggal bermodal sedikit “narsis”, mungkin tak sulit bagi Golkar untuk mencitrakan bahwa cairnya dana Rp 1 miliar per desa itu adalah “berkat ide dari partai kami”
>> sejauh itukah? Adakah contoh efektifitas dari pelaksanaan dana berbasis aspirasi ini?
* Guru Besar Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas, Saldi Isra:
> Pada periode 1999-2004, dengan alasan yang nyaris sebangun dengan rencana DPR, anggota DPRD Sumatera Barat memperkenalkan dana aspiratif. Ketika itu, setiap anggota DPRD disediakan dana segar Rp 200 juta untuk disalurkan di daerah pemilihannya (dapil).
> Meski mendapat perlawanan dari banyak elemen masyarakat, DPRD Sumbar tetap memaksakan dana aspiratif itu menjadi bagian APBD yang dikelola anggota DPRD.
> Dalam praktiknya, selain masalah pengelolaan, penyaluran dana aspiratif sulit dikontrol. Merujuk catatan Forum Peduli Sumatera Barat, sebagian dana aspiratif justru dimanfaatkan untuk menjaga kelangsungan operasional sejumlah partai politik.
> Tidak hanya itu, proposal bodong sengaja dibuat untuk mencairkan dana aspiratif. Kasus penyimpangan penyusunan dan penggunaan anggaran (dana aspiratif) tersebut berujung di pengadilan.
>> jika itu yang terjadi, maka artinya rakyat harus rela ketika pajak yang mereka bayarkan ke negara diselewengkan oleh para wakil rakyat (anggota dewan) untuk mem“bailout” / menalangi biaya kampanye mempertahankan status quo keanggotaannya sebagai wakil rakyat
0 comments:
Poskan Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.